KATA
PENGANTAR
Puji
syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta
hidayah kepada kita semua, sehingga berkat karunianya penulis dapat
menyelesaikan makalah “Perekonomian Indonesia”. Dalam makalah ini kami menyusun secara
detail mengenai “Perekonomian Indonesia di Era Orde Baru”. Hal ini
bertujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih jelas dan berharap semoga makalah
ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca umumnya.
Kami telah berusaha untuk menyusun makalah ini sebaik mungkin, namun
karena keterbatasan kami sebagai penyusun makalah ini mungkin masih
ada kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik kamiharapkan
dari pembaca makalah ini agar kami dapat membuat makalah yang lebih baik dari
pada ini , selanjutnya . Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Cirebon, 02 Januari 2017
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kami
membuat makalah ini di latar belakangi dengan dinamika perekonomian bangsa
indonesia pada zaman ORBA (orde baru). Dimana pada zaman ini adalah zaman yang
lama berkuasa, yaitu selama kurang lebih 32tahun. Dan selama masa
pemerintahan tersebut,banyak masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada rezim
tersebut. Ada pula masalah-masalah yang kami bahas seperti peranan
pemerintah dalam perekonomian Indonesia, mengatasi kesulitan ekonomi, dan
kondisi keuangan Indonesia di Era Orde Baru yang menyebabkan inflasi,blockade
ekonomi,dan lain-lain.
Makalah ini disusun dengan dilengkapi oleh gambar-gambar, agar lebih mudah
mengetahui maksud dari makala ini. Makala ini pun telah kami rangkum
sedemikian,agar para pembaca dapat mengerti dan menangkap masalah-masalah yang
telah kami buat dari berbagai referensi yang ada.
Kami pun menyadari bahwa makala ini masih jauh dari sempurna, namun kami telah
berusaha agar dapat menyusun makala ini dengan sebaik mungkin. Untuk itu kritik
dan saran yang membangun sangat kami harapkan.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam
pembahasan rumusan masalah,penulis bisa menyampaikan bebrapa pernyataan,yaitu :
1. Bagaimana keadaan
perekonomian Indonesia pada zaman ORBA?
2. Dampak kebijakan
politik terhadap perekonomian Indonesia pada saat itu?
3. Dampak kebijakan
ekoomi yang diambil pemerintah pada saat itu?
1.3 Tujuan
Penulisan
Dimana
dalam tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai penunjang nilai dalam mata
kuliah Perekonomian Indonesia. Selain itu tujuan dalam penulisan makalah ini
adalah ingin mengetahui bagaimana perkembangan dan kondisi perekonomian
Indonesia pada zaman Orde Baru.
1.4 Manfaat
Selain
tujuan yang sudah dijabarkan di atas, penulisan makalah ini juga mempunyai
manfaat. Penulis berharap agar dengan penulisan makalah ini ada manfaat, yaitu
menambah pengetahuan kita semua dalam masalah perekonomian Indonesia waktu itu,
selain itu menambah wawasan kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi tentang
masalah perekonomian Indonesia.
1.5 Sistematika
Penulisan
BAB
I :
PENDAHULUAN
BAB
II :
PEMBAHASAN
BAB
III : PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Kondisi Ekonomi di Indonesia
pada Era ORBA(Orde Baru)
Pemerintah
memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang berbasis
pasar.dimana pemerintah dapat menetapkan harga barang pokok ,yaitu bahan bakar,
listrik, dan beras. Kondisi ekonomi keuangan pada masa orba amat buruk.
Hal ini disebabkan antara lain :
1. Inflasi yang sangat
tinggi.
Penyebab
inflasi yang sangat tinggi yaitu beredarnya lebih dari satu mata uang secara
tidak terkendali.
2. Adanya blokade
ekonomi oleh Belanda untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia.
Blokade laut ini dimulai pada bulan
November 1945 , menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan
pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
Ø Agar dapat mencegah masuknya senjata dan peralatan
militer ke Indonesia;
Ø Agar dapat Mencegah keluarkannya hasil-hasil
perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
Ø Agar bangsa Indonesia dapat terlindungi dari tindakan
yang dilakukan oleh bangsa lain.
3. Kas Negara
kosong
4. Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan
5. Tanah pertanian
rusak
2.2 Mengatasi
Kesulitan Ekonomi di Era ORBA (Orde Baru)
Dalam
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut, pemerintah melakukan
usaha-usaha, antara lain :
Ø Melakukan Program Pinjaman Nasional yang dilaksanakan
oleh menteri keuangan Ir. Surachman, yang dilakukan pada bulan Juli 1946.
Ø Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India
seberat 500.000 ton, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan
menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Ø Melakukan Konferensi ekonomi Februari 1946 yang
bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang bulat dalam menyelesaikan
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi
makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Ø Membentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi)
19 Januari 1947 yang bertujuan untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka
waktu dua sampai tiga tahun.
Ø Merekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang pada
tahun 1948 yaitu mengalihkan bekas tenaga angkatan perang ke bidang-bidang
produktif.
Ø Dapat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang
dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang berisinya:
1.
Memperbanyak kebun
bibit dan padi unggul
2.
Mencegahan
penyembelihan hewan pertanian
3.
Penanaman kembali tanah
kosong
4.
Pemindahan penduduk
(transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
2.3 Usaha Pemerintah
Untuk Memperbaiki Ekonomi
Pada
tahun 1959 kehidupan ekonomi Indonesia belum berhasil membaik, melainkan
masalah yang datang cukup berat. Pemerintah pun berusaha untuk memperbaiki
kondisi ekonomi yang sulit ini, usaha tersebut antara lain :
1.
Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah pemotongan nilai
mata uang. Dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas
hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan pada tanggal 20
Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 yang
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan
RIS yang bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Keuntungan dari kebijakan ini adalah
rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2.
System ekonomi gerakan benteng
Sistem ekonomi ini merupakan usaha
pemerintah Republik Indonesia yangbertujuan untuk mengubah struktur ekonomi
yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan
oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan)danmengubah struktur ekonomi
kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).
Programnya adalah:
Ø
Dapat menumbuhkan kelas
pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Ø
Para pengusaha
Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ø
Para pengusaha
Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantua kredit.
Ø
Para pengusaha pribumi
secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.
3. Gagasan
Sumitro
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam
program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April
1950.Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa
Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.Tetapi tujuan program ini
tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin
besar.
Penyebab
Kegagalan program ini karena :
Ø
Dalam kerangka sistem
ekonomi liberal para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan para
pengusaha non pribumi.
Ø
Para pengusaha pribumi
memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Ø
Ketergantungannya para
pengusaha pada pemerintah.
Ø
Kurang mandirinya para
pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
Ø
Para pengusaha
mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
Ø
Penyalahgunakan
kebijakan para pengusaha dengan mencari keuntungan
secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Maka
dampak yang ditimbulkan adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit
keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah
ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah.
Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya
pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih
terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa
dengan mengurangi volume impor.
Seiring
meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia
melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.Awalnya
terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada
pemerintah Belanda.Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan
ekonomi dan moneter.Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan
biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.Perubahan mengenai
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan
bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan
Undang-undang No. 24 tahun 1951.
4.
System Ekonomi Ali-Baba
System ini di prakarsai oleh menteri
perekonomian kabinet Ali I yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo. Program ini mempunyai
tujuan, yaitu :
Ø
Agar dapat memajukan
pengusaha pribumi.
Ø
Bekerjasama dengan para
pengusaha pribumi untuk memajukan perekonomian nasional.
Ø
Dapat bekerjasama
antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukan perekonomian
Indonesia.
· Pertumbuhan dan
perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional. System ini di namakan system Ali-Baba adalah Ali
digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha
non pribumi khususnya Cina.Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha
pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada
tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan
staf.Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta
nasional.Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan
perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan
baik sebab:
Ø
Kurangnya pengalaman
pengusaha pribumi. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam
memperoleh bantuan kredit.sehingga pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Ø
Indonesia lebih
mengutamakan persaingan bebas.karena Indonesia menerapkan sistem Liberal.
Ø
Belum sanggupnya
pengusaha pribumi untuk bersaing dalam pasar bebas.
5.
Persaingan Finansial Ekonomi (Finek).
Pada masa Kabinet, Burhanuddin
Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi
antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.Misi ini dipimpin oleh Anak Agung
Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan
Finek, yang berisi:
Ø Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Ø Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan
bilateral.
Ø Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional,
tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau
menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak.Tanggal 13
Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda secara sepihak.Tujuannya untuk melepaskan diri dari
keterikatan ekonomi dengan Belanda.Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya
Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.Dampaknya adalah
banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha
pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
6.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).
Masa kerja kabinet pada masa liberal
yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan
politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi,
dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya
merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II,
pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro
Perancang Negara.Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang.Ir. Juanda
diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana
Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun
1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran
dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.RPLT tidak dapat berjalan
dengan baik disebabkan karena :
Ø
Adanya depresi ekonomi
di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958
mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Ø
Perjuangan pembebasan
Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di
Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Ø
Adanya ketegangan
antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan
ekonominya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Terjadinya ketegangan
hubungan antara pusat dan daerah pada masa kabinet Juanda.dengan adanya
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) masalah tersebut dapat teratasi. Tujuan
diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan adalah untuk mengubah rencana
pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk
jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat
dilaksanakan dengan baik dikarenakan:
a) Terjadinya
kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
b) Ketegangan
politik yang tak dapat diredakan.
c) Timbul
pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya besar untuk
menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit
Indonesia.Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah
Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
8.
Orde baru
Inflasi dapat ditahan sekitar 5%-10%
dengan melalui kebijakan moneter yang ketat.Nilai mata uang rupiahpun dapat
stabil dan dapat ditebak, pemerintahpun menerapkan sistem anggaran
berimbang.anggaran pembangunan banyak dibiayai oleh bantuan pihak asing.sudah
tiga puluh tahun lamanya pemerintahan orde baru presiden soeharto.
Pemerintah mulai menghilangkan
hambatan aktivitas ekonomi pada pertengahan 80an. Tujuan utamanya pada sektor
eksternal dan finansial untuk meningkatkan lapangan pekerjaan .Indonesia diakui
banyak analisis sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Beberapa kelemahan struktural dalam
ekonomi Indonesia tertutupi karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang
tinggi.tidak ada jalan yang efektif untuk mengumpulkan hutang, menjalankan
kontrak atau menuntut atas kebangkrutan akibat dari system legal yang sangat
melemah.perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman
disebabkan oleh aktivitas bank dengan peminjaman berdasarkan
collateral.terciptanya gangguan ekonomi akibat dari . Hambatan non-tarif,
penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke
perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya.
Pada akhir tahun 1997 di indonesia
terjadi krisis finansial asia tenggara dengan mudah berubah menjadi krisis
ekonomi dan politik. Indonesia pun merespon masalah ini dengan menaikkan
tingkat suku bunga domestik untuk mengendalian naiknya inflasi dan melemahnya
nilai mata uang Indonesia yaitu rupiah.Pada Oktober 1997, Indonesia mencapai
kesepakatan terhadap International Monetary Fund (IMF) tentang program
reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan
beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain yang melibatkan
anggota keluarga presiden soeharto yaitu Program Permobilan Nasional dan
monopoli. hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada
Mei 1998 karena Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama.
9.
Pasca Soeharto
Pada bulan Agustus 1998, Indonesia
dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie.pada
tahun 2010, ekonomi Indonesia sangat stabil dan dapat tumbuh dengan pesat
dibawa oleh presiden susilo bambang yudhoyono. Indonesia adalah Negara yang
dapat tumbuh dengan cepat diantara 20 negara anggota industri ekonomi terbesar
didunia.
10.
Kajian Pengeluaran Publik
Keuangan Indonesia telah mengalami
transformasi besar sejak akhir tahun 90an pada saat krisis keuangan
Asia.kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam
pengeluaran publik disebabkan oleh krisis keuangan tersebut. utang dan subsidi
pun meningkat secara drastis, dan belanja pembangunan dikurangi. cara
pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui perubahan
besar yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari anggaran belanja pemerintah
beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006.
Pada tahun 2005, harga minyak
internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik
Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah
susah payah dicapai. Namun risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang
tinggi dapat menyebabkan tingkat inflasi menjadi lebih besar, dan pemerintahpun
mengambil keputusanuntuk memotong subsidi minyak.
Keputusan pemerintah untuk memotong
subsidi minyak mendatangkan US$10 miliar untuk pengeluaran bagi program
pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar telah tersedia
berkat penurunan pembayaran utang. pada tahun 2006 pemerintah membelanjakan
US$15 miliar untuk program pembangunan. sejak peningkatan pendapatan yang
dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 70an, Negara ini
belum mengalami ruang fiskal.namun, perbedaan yang paling utama adalah
meningkatnya pendapatan yang besar dari minyak pada tahun tersebut semata-mata
dikarenakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, saat ini ruang
fiskal tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang
hati-hati dan tepat.
Sementara itu, Indonesia mengalami
kemajuan dalam penyediaan sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan,
dan hal ini dapat dipertahankan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun
mendatang, subsidi tetap adalah beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun
terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$
10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari
anggaran total.
Berkat keputusan B.J.Habibie untuk
mendesentralisasikan wewenang pada pemerintahan daerah dan sebagian besar dari
belanja pemerintah yang meningkat diberikan melalui pemerintah daerah.Danhasilnya
pun pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang dapat membelanjakan
37% dari total danapublik.
Ketersediaan tingkat desentralisasi
saat ini dan ruang fiskal, pemerintah Indonesia bersepakat untuk memperbaiki
pelayanan publiknya yang terabaikan.Apabila dapat dirawat dengan hati-hati,
maka daerah-daerah yang tertinggal di bagian timur Indonesia dapat memungkinkan
untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah lebih maju dalam hal.
Hal tersebut dapat memungkinkan masyarakat Indonesia agar fokus ke generasi
yang akan datang dalam melakukan perubahan, contohnya penyediaan infrastruktur
seperti yang sudah ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan
pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan
telah menjadi hal utama untuk belanja publik di Indonesia untuk kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran
pendidikan telah mencapai 17.2%dari total belanja publik, mendapatkan alokasi
tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9% dari PDB pada
tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun
2001sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari
PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih
dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4% dari PDB .Satu
bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk
administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006
.menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
2.4 Faktor
Kegagalan Perekonomian Indonesia Pasca Orde Baru
Ketika
krisis moneter melanda Indonesia, semua pihak tersentak melihat indikator
ekonomi Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, krisis ekonomi telah
memporak-porandakan “keberhasilan” pertumbuhan Indonesia selama tiga dekade
menjadi minus 13%. Ironisnya, dalam beberapa bulan kemudian, krisis justru
semakin parah dan mengarah pada ptret okonomi Indonesia yang suram. Selama
dilanda krisis, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 80juta, angka
pengangguran menjadi 20juta jiwa, bahkan laju inflasi mendekati angka 100%
(hiperintlasi).
Sikap
mental Orde Baru yang tak lagi menghargai supremasi hukum,HAM, demokratisasi
dan lingkungan hidup memang tak sejalan dengan gerakan reformasi. Orde Baru
bukan menyangkut orang per orang, melainkan sikap mental dan pola pikir yang
mempengaruhi seseorang. Tanpa perubahan terhadap sikap mental itu,apa pun
gerakan reformasi yang dilakukan takkan berhasil. Karena itu, mentalitas Orde
Baru harus diubah. Gerakan reformasi selanjutnya bisa berhasil walaupun dilakukan
oleh mereka yang pernah menjadi sikap mental yang sesuai dengan gerakan
reformasi. Sebaliknya, reformasi bisa gagal walalupun dilaksanankan oleh orang
lain,yang bukan mantan mantan pejabat Orde Baru,tetapi mereka memiliki
mentalitas Orde Baru.
Mentalitas
Orde Baru, muncuul karena penguasa mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding
rakyat. Akibatnya, aparat pun merasa harus dilayani oleh rakyat, dan menempatan
rakyat sebagai peminta-minta pelayanan. Padahal,aparat sesungguhnya harus
berperan melayani masyarakat. Bahkan, dengan porsi kekuasaan pemerintah yang
terlalu kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tak bisa berbuat apa-apa.
Dalam kasus pertahanan, rakyat yang merasa haknya dirampas hanya bisa berunjuk
rasa atau membangun tenda diatas tanahnya. Namun itu tidak akan bertahan lama.
Rakyat
pun akan kalah, BPN tengah melakukan perubahan sikap mental aparatnya.
Pelayanan kepada rakyat dibidang pertahanan kini semakin dipermudah. Orde Baru
bagaikan seorang raksasa yang kini tengah menghadapi sakaratul maut. Bahkan
mungkin secara medis raksasa Orde Baru itu sudah mati. Dibutuhkan waktu yang
panjang untuk dapat mengendalikan gerakan “bagian tubuh” Orde Baru yang tidak
terkendali itu. Pemerintah dapat melakukan kekerasan untuk mempercepat kematian
Orde Baru. Tetapi ini akan menghasilkan raksasa baru yang barangkali akan
dihadapi rakyat, seperti menghadapi Orde Lama maupun Orde Baru 10-20 tahun yang
akan datang. Oleh karena itu, pemerintah dan ABRI memilih pendekatan persuasif,
sekalipun butuh waktu dan kesabaran.
Pendekatan
yang dilakukan pemerintah serta ABRI dalam menangani berbagai kurusuhan, memang
bukan suatu yang populer. Akibatnya,ABRI dan pemerintah dianggap lemah. Banyak
tokoh masyarakat yang menghujat pemerintah. Pemerintah saat ini selalu dalam
posisi terpojok,kalah,dan selalu salah. Sebaliknya, kalangan HUMAS pemerintah
kurang mampu menghadapi pendapat masyarakat yang menyudutkan pemerintah.
Keberhasilan pembangunan belumlah tentu sebuah keberhasilan. Bahkan
keberhasilan pembangunan khususnya selama Orde Baru, bisa menjadi perusakan
alam dan kerugian besar untuk masyarakat daerah. Ini terjadi karena pelaksanaan
pembangunan kurang memperhatikan analisis dampak sosial, dan dapat pengaruh
banyaknya pejabat-pejabat yang menguasai sistem untuk kepentingan diri mereka
masing-masing sebagaimana yang telah menjadi ciri dari pemerintahan dan
masyarakat Orde Baru.
Suatu golongan yang tidak disenangi kemudian menjadi disenangi, akan ikut
membantu memperlancar perubahan. Namun suatu golongan yang telah berada dalam
sintuasi yang menyenangkan, menikmati banyak hak istimewa, kekuasaan dan uang,
mereka akan bertahan sekuat mungkin. Itulah keadaan yang terjadi sekarang. Para
pejabat Orde Baru selalu menyatakan penguasaan mereka atas sumber-sumber
ekonomi yang tinggi serta menjanjikan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan.
Namun pada dasawarsa 1980-an, gerakan mahasiswa secara jitu menemukan fakta
bahwa “pembangunan telah memakan korban”. Bagi warga masyarakat yang justru
tergusur dari tanah merka. Setiap upaya mempersoalkan nasib rakyat tak jarang
diperhadapkan dengan tudingan “mengganggu jalannya pembangunan”. Jika
mempersoalkan ke tingkat internasional, aparat Orde Baru menudingnya sebagai
“mengejek-ngejekkan bangsa” atau “menjual bangsa” ke pihak asing.
Tujuan
nasionalisme Orde Baru sangat jelas, yakni mempertahankan kepentingan KKN
mereka dengan dua target:
1.
Kekuatan-kekuatan
rakyat tak dapat berkembang dan tetap lumpuh, sehingga rakyat tak bisa bersuara
atas praktik KKN Orde Baru.
2.
Mengorbankan
nasionalisme untuk mencegah dan mengacaukan upaya aktivis HAM untuk
memperkarakan kasus-kasus pelanggaran HAM (human rights violation).
Hasil
yang diharapkan pemimpin Orde Baru yang mengorbankan nasionalisme sempit
itu,ada dua hal. Pertama, mereka kebal dari hukum (impunity). Semua praktik KKN
yang mereka jalankan, tidak dapat dihukum, sehingga kepentingan-kepentingannya
tetap lestari. Mereka untouchable tidak bisa dijangkau hukum. Kedua, mereka
juga bebas bergentayangan melakukan penindasan HAM, memangsa korban dari
bangsanya sendiri.
Nasional
yang digembor-gembor oleh Orde baru jelas berusaha mematikan gerak aktivis HAM
dengan berbagai siasat dan intrik yang kotor. Dengan siasat dan intrik kotor
itulah pengibar nasionalisme ini mengelabui kita semua, sehingga barbagai
pelanggaran HAM tidak diungkap dan tidak pula diperkarakan. Otoritarianisme
Orde Baru telah berulang kali menuduh para aktivis HAM sebagai “agen asing”
atau “agen barat” sambil terus menimbulkan korban-korban atas bangsanya
sendiri. Kita semua terus-menerus berusaha dibenamkan dalam perangkap kesadaran
untuk melupakan kekejaman yang diperbuat Orde Baru atas bangsanya sendiri.
Nasionalisme
Orde Baru tak peduli jatuhnya korban dari bengsanya sendiri yang terhempas
menemui ajalnya sejauh kepentingan KKN tidak dingugat rakyat. Bahkan dengan
praktik yang berkualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against
humanity). Kejahatan yang merupakan musuh seluruh umat manusia jika perlu
dilakukannya. Untuk menutupinya pejabat Orde Baru dan pewarisnya sering
menangkalnya dengan pernyataan angkuh “jangan campuri urusan dalam negeri
Indonesia”.
Pembangunan
yang terjadi di zaman Orde Baru pada awalnya bisa membuat pendapatan per kapita
naik empat kali, dari sekitar US$ 250 sampai sekitar US$ 1.000 per kapita
setahun. Namun kemudian Orde Baru ternyata hanya menyuburkan korupsi dan
memperbesar kesenjangan sosial. Di lain pihak, secara statistik juga bisa
dibuktikkan bahwa tingkat kemiskinan berkurang. Tingkat kesejahteraan, yang
bisa diukur dengan konsumsi per kapita beras, gandum, BBM, listrik, fasilitas
kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan sebagainya smua naik banyak.
Sekarang, lima tahun sudah digempur krisis ekonomi yang dahsyat, tingkat
konsumsi publik masih cukup dan sebagian tersebar masyarakat tidak lapar dan
merana dibandingkan dengan tahun 1966. Maka semuanya ini adalah hasil
perbekalan dari zaman Orde Baru. Sedangkan penanaman modal asing sangat
diperlukan karena divestasi perusahaan-perusahaan yang karena krisis dikuasai
oleh negara, dan juga akibat dari skema debt-equity swap yang dilakukan
perusahaan-perusahaan yang besar beban utangnya kepada pihak luar negeri.
Begitu juga kebujakan lalu lintas devisa sudah tidak baik dipadukan dengan
sistem nilai tukar mata uang tetap, tanpa fundamental ekonomi yang kuat
terhadap pengaruh globalisasi. Memang pemerintahan yang buruk (bad govermance)
tercermin dalam maraknya KKN bukan penyebab utama masuknya Indonesia ke dalam
krisis, tetapi hal itu jelas amat memperburuk keadaan.
Setting
kapitalisme global terhadap Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dilakukan.
Kenaikan rezim Soeharto dulu sedikit banyaknya mendapat dukungan dari
negara-negara maju. Setting itu juga dimainkan untuk menjatuhkan Soeharto dari
kekuasaannya karena prkaktek korupsi cukup parah, dukungan yag tadinya
diberikan lambat laun dicabut sampai akhirnya Soeharto terjungkal. Pada masa
krisis ekonomi sebelumnya kejatuhannya, Soeharto tampak setengah hati
menjalankan kebijakan Bank Dunia dan IMF. Tetapi karena Soeharto tidak mau
membubarkan anak-anak dan kroninya, rencananya peminjaman dana itu ditarik
kembali. Padahal sebagian besar Bank-bank itu sudah dalam keadaan kacau.
Kelemahan Soeharto adalah membela anak-anak, keluarga dan kroninya. Sehingga
Bank Dunia pun dintentangnya. Sehingga Soeharto tidak dpat dukungan dan jatuh.
Bahkan pengusaha dan militer sebagai penopang utama kekuasaannya pin akhirnya
tidak memberikan dukungan karena sudah tidak melihat adnya prospek lagi lagi
dalam kekuasaannya. Setelah Soeharto jatuh, Bank Dunia tidak serta mendapat
langsung melakukan kontrol terhadap penguasa baru di Indonesia. Rezim
pemerintahan Orde Baru yang pada waktu itu sudah mengalami banyak permasalahan
tidak cepat membereskan masalahnya sehingga hanya mempersulit dan menambah
beban bagi rakyat yang sudah lama merasa tidak puas. Ketidakpuasan rakyat
terhadap pemerintahan semakin ditambah dengan naiknya harga-harga kebutuhan
pokok seperti beras, lauk-pauk, BBM, yang notabene merupakan kebutuhan yang
sangat vital bagi rakyat.
Rezim Orde Baru Soeharto akhinya memiliki banyak cacatnya yang menjadi fatal
karena tidak terkoreksi secara dini. Seandainya Soeharto ingin mengundurkan
diri pada pertengahan 1980-an dan cengkraman politik bisa dekendurkan, mungkin
keadaannya tidak akan seoarah saat ini. Negara dan para pemimpinnya yang mampu
membanting setir demikian adalah RRC, yang sistem politiknya masih dikendalikan
Pertai Komunis, akan tetapi ekonominya direformasikan berdasarkan sistem pasar
terbuka yang cukup bebas. Proses otonomi daerah di RRC senantiasa bisa diekndalikan
karena semua gubernur dan bupati diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
pusat.
Pembangunan politik dan ekonomi untuk negara besar seperti Indonesia selalu
memerlukan pemerintahan yang kuat. Ini hanya ada di zaman Soeharto, tetapi
dengan pengorbanan demokrasi dan sosial. Satu-satunya masa pendek yang dapat
menjadi contoh adalah masa 1950-1957. Pada masa itu pengaruh asing masih kuat.
Orientasi kebijakan ekonomi masih rasional dan terbuka terhadap interaksi
dengan dunia luar. Kehidupan politik masih cukup demokratis, dan partai oposisi
ada. Beberapa tokoh yang berpengaruh dibidang ekonomi diantaranya yakni Bung
Hatta, Syafruddun, Djuanda, Liemana, Sumitro, Wilopo, das sebagainya. Soekarno
masih tetap ada dengan pengaruhnya yang karismatik dan menyatukan bangsa, akan
tetapi Soekarno belum menjadi penguasa utama. Tetapi bibit-bibit perpecahan
politik sudah ada, dan konflik dunia, demokrasi melawan komunisme sudah mulai
masuk ke negeri ini. Indonesia memang tidak pernah bisa mengasingkan diri dari
pengaruh-pengaruuh dunia, baik politik maupun ekonomi.
Secara logis dan historis empiris, Indonesia tidak bisa keluar dari krisis dan
kelemahan tanpa bantuan dari luar dan tanpa membuka diri terhadap unsur-unsur
asing dan yang non pribumi. Ada kalangan (politisi pribumi) yang secara bangga
mengatakan, kita bisa berdiri sendiri berdasarkan kekayaan alam kita.
Pengalaman zaman Soekarno sudah memberi pelajaran. Tidak berguna mengusir
Belanda, China, Asing Barat, dan menolak penanaman modal asing. Soekarno
membuat pengecualian, perusahaan minyak bumi asing (Caltex dan Stanvac) yang
sudah ada tidak diusir karena hasil devisanya deperlukan.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kehidupan perekonomian pada zaman Orde Baru sudah berlalu sekitar 10 tahun
lalu. Tapi pembahasannya masih cukup hangat sampai sekarang. Pada saat mulainya
zaman Orde Baru, pemerintahan yang baru ini diwarisi dengan keadaan ekonomi
yang parah yaitu dengan hutang luar negeri yang banyak sebesar 2,3 – 2,7
miliar, tingkat inflasi yang tinggi dan permasalahan ekonomi dan politik yang
lain. Sehingga pada permulaan pemerintahan Orde Baru, pemerintah menempuh
berbagai macam cara, seperti stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi, membentuk
sama denga luar negeri, dan pembangunan ekonomi.
Dengan
berorientasikan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha
mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Dan berharap dengan cara tersebut permasalahan yang
ditinggalkan oleh Orde Lama bisa diselesaikan. Dan terbukti dengan cara
tersebut masalah-masalah itu mulai bisa diatasi dengan cepat. Itu teraplikasi
dengan pemerintah mengeluarkan beberapa program pembangunan,yaitu PELITA
(Pembangunan Lima Tahun), dan berjalan dengan lancar. Tapi dibalik keerhasilan
pemerintah, ada juga dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, seperti terjadinya otoritas,KKN,dwifungsi ABRI/Polri,pembangunan yang
tidak merata,dan fundamental pembangunan ekonomi yang sangat rapuh.
Kita harus menyadari dengan penuh dan cerda bahwa kejahatan-kejahatan Orde Baru
telah memakan banyak korban, dari awal berdiri ORBA dan menunjukkan estensinya
hingga sampai saat ini diwariskan. ORBA bahkan dengan berbagai cara dan intrik
kotor berusaha dengan keras untuk memutuskan cita-cita agung meraih
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kita harus memutuskan rantai
otoritarianisme Orde Baru secara konsisten.
DAFTAR
PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
http://omungke.com/ekonomi-bisnis/311-faktor-penyebab-kegagalan-ekonomi-indonesia-pada-masa-orde-baru.html
